KPAI Minta Sekolah Tak Beri Sanksi Siswa Menunggak SPP Selama Pandemi Covid-19

JAKARTA- - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima delapan kasus pengaduan terkait masalah tunggakan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tujuh sekolah swasta dan negeri selama masa pandemi Covid-19.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyebutkan pengaduan berasal dari jenjang  Sekolah Dasar (SD)  sebanyak 5 (lima), 1 SMPS dan 1 SMKS, serta 1 (satu)  SMK Negeri di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali.

Baca juga: Disdik Demak Gelar Sosialisasi Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIP-BOS)

Menurutnya membayar SPP adalah kewajiban orang tua dan kewajiban anak adalah belajar.

“ Pihak sekolah jangan memberi sanksi siswa ketika ada tunggakan SPP. Anak tidak bersalah, jadi tak layak diancam apalagi diberi sanksi, ” ujar Retno dalam keterangan tertulis, Sabtu ( 9/1/2021).

Baca juga: Semester Genap 2021, Pemprov DKI Jakarta Tetap Berlakukan Belajar dari Rumah

Masalah yang diadukan ke KPAI terkait SPP meliputi; permintaan keringanan besaran iuran SPP, Kedua, adanya ancaman pihak sekolah kalau tidak mencicil atau membayar tunggakan SPP maka siswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.

Kemudian, ada yang ingin pindah ke sekolah negeri atau sekolah swasta yang lebih murah, namun terkendala dokumen raport hasil belajar dan surat pindah dari sekolah asal sebelum melunasi SPP yang tertunggak. Terakhir, kasus terbaru yang diterima KPAI, orang tua siswa mengaku diminta pihak yayasan untuk mengundurkan diri karena menunggak SPP sejak April 2020. Seluruh dokumen raport dan surat pindah tidak akan diberikan sebelum tunggakan dilunasi, padahal orangtua tersebut mengalami kesulitan ekonomi sejak masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Survei KPAI, 78,17 Persen Peserta Didik Setuju Dibuka Sekolah Januari 2021

Retno menyatakan Lembaga pendidikan yang berbentuk yayasan pendidikan memiliki fungsi sosial dan kemanusiaan, seharusnya tidak merampas hak anak atas pendidikan.

 “Sekolah bukan perusahaan yang mengejar profit/laba. Ia berada dalam payung yayasan yang tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 yang menyatakan bahwa tujuan didirikan yayasan adalah memberikan pelayanan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan”katanya.

Baca juga: Djohar Arifin Minta Penguatan Perguruan Tinggi Sebelum Menuju ‘World Class University’

 KPAI meminta  pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/kota, Retno meminta agar dapat membina sekolah-sekolah swasta mengedepankan fungsi sosial dan kemanusiaan terhadap orang tua siswa yang mengalami masalah ekonomi pada masa pandemic Covid-19.(hy)

.

Baca juga: KPAI Apresiasi Sekolah di Pulau Terluar Lebih Tertib Prokes